Ekposelensa.com,Tangerang – Janji perbaikan tanggul jebol yang pernah dilontarkan pemerintah daerah dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum-Cisadane-Ciliwung (C3) seolah hanya manis di bibir. Hingga kini, tanggul di wilayah Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, yang jebol sejak tahun lalu, tak kunjung diperbaiki.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (DPW LSM TAMPERAK) Provinsi Banten, Ahmad Sudita, menegaskan bahwa apa yang disampaikan pemerintah hanya sebatas teori, tanpa realisasi nyata di lapangan.
“Janji-janji itu hanya isapan jempol belaka. Sampai sekarang tidak ada bukti nyata. Kami mendesak agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret memperbaiki tanggul yang kembali jebol ini,” tegas Ahmad Sudita.
Padahal, beberapa bulan lalu pihak Kecamatan Sindang Jaya bersama BBWS C3 telah melakukan survei lapangan dan menyatakan akan ada perbaikan. Namun, harapan itu kembali pupus.
Warga Dipaksa Gotong Royong Lagi
Akibat mandeknya janji pemerintah, warga Kampung Nangka, Desa Sindang Asih, Kecamatan Sindang Jaya, terpaksa kembali merogoh kocek sendiri.
Mereka bergotong royong memperbaiki tanggul jebol sepanjang kurang lebih 100 meter di Kampung Kalapa RT 02/RW 07, Desa Sindang Panon, pada Minggu (21/9/2025).
Warga membuat bronjong dari drum bekas untuk menahan aliran air, agar tetap bisa mengalir ke bendungan dan area persawahan. Upaya ini sudah mereka lakukan sejak tahun lalu, karena jika dibiarkan, sawah akan kering dan kebun terancam gagal panen.
“Kalau kita tidak gotong royong, persawahan warga di sini akan kekeringan. Kita sangat butuh air. Tapi sampai sekarang pemerintah seolah menutup mata,” ungkap Doni, warga Kampung Nangka sekaligus anggota DPW LSM TAMPERAK yang turut menjadi kontrol sosial.
Peristiwa ini menjadi bukti nyata betapa janji pemerintah kepada masyarakat kecil hanya berhenti di atas kertas. Padahal, kerusakan tanggul menyangkut hajat hidup petani yang menggantungkan masa depan keluarga mereka dari hasil sawah.
“Kalau pemerintah terus abai, berarti rakyat yang dipaksa menanggung sendiri. Ini ironis di tengah besarnya anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur,” pungkas Ahmad Sudita.
(Red)
