Beranda Berita Walubi: Hormati Hasil Quick Count dengan Jiwa Besar, Tetap Rajut Kebersamaan
BeritaLintas DaerahNewsTNI / POLRI

Walubi: Hormati Hasil Quick Count dengan Jiwa Besar, Tetap Rajut Kebersamaan

Redaksi2 min baca
144
×

Walubi: Hormati Hasil Quick Count dengan Jiwa Besar, Tetap Rajut Kebersamaan

Sebarkan artikel ini

 

Eksposelensa.com – Jakarta – Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) mengapresiasi umat Buddha yang ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Walubi meminta umat Buddha menghormati hasil penghitungan cepat atau quick count.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Buddha, yang telah berpartisipasi dalam pesta demokrasi pemilihan umum 14 Februari 2024 hari ini,” ucap Pelaksana Harian DPP Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia Walubi Eric Fernardo, Kamis (15/2/2024).

Dia meminta hasil quick count disikapi dengan jiwa besar. Dia pun berharap masing-masing kandidat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) serta pendukungnya tetap bersikap tenang.

“Hasil quick count atau hitung cepat pemilu hari ini harus kita hormati dengan sikap kesatria dan berjiwa besar. Kami harap setiap kontestan maupun pendukungnya bisa tenang,” ucap Eric.

Eric menambahkan, dia berharap masyarakat tetap merajut kebersamaan. “Tetap merajut kebersamaan, wujudkan damai di negeri Indonesia yang kita cintai ini,” lanjut dia.

Untuk diketahui, terdapat sejumlah lembaga survei yang melakukan penghitungan cepat. Hasilnya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul signifikan dibanding paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo- Mahfud Md.

Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melaksanakan proses perhitungan suara Pemilu 2024. Informasi mengenai hasil real count Pemilu 2024 dapat diakses secara berkala oleh masyarakat.

Hasil real count Pemilu 2024 tidak secepat quick count karena penghitungan suara berdasarkan data perolehan suara yang diperoleh dari dokumen Formulir Model C1 Plano (catatan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu) dari seluruh TPS.

Cara kerja real count Pemilu 2024 dilakukan oleh KPU melalui petugas KPPS dan ada juga melalui saksi-saksi di TPS yang dibantu dengan alat bantu dalam rangka mendokumentasikan hasil perolehan suara Pemilu di TPS.

(Red)

Post Views: 144

Pos Terkait

Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita
Diduga Ada Pembiaran dari Aparat, Peredaran Obat Keras di Kota Tangsel Kian Merajalela
Berita
Waspada Penipuan Mengatasnamakan Ustadz Terkenal, Modus “Bantuan Dana Goib” Rugikan Warga
Berita
Kapolda Jabar Raih Gelar Doktor Lewat Disertasi “Cerita dari Mesuji”, Paparkan Kondisi Polisi di Tengah Konflik
Berita
Ahmad Sudita: HUT NasDem Momentum Perkuat Kebersamaan

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…