Eksposelensa.com – SUMEDANG — Viral di berbagai media terkait isu dugaan penganiayaan yang diduga melibatkan oknum anggota DPR RI dari salah satu partai politik serta oknum ajudan Wakil Bupati Sumedang, menjadi perhatian publik.
Di tengah ramainya pemberitaan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai sejauh mana perhatian dan sikap para pemangku kepentingan di Kabupaten Sumedang terhadap persoalan yang tengah menjadi sorotan.
Masyarakat tentu berharap setiap persoalan hukum yang menyangkut siapa pun, termasuk pejabat negara, anggota legislatif maupun pihak yang berada di lingkungan pemerintahan daerah, dapat ditangani secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama dan ulama di Sumedang juga diharapkan dapat ikut mendorong terciptanya suasana yang kondusif sekaligus mengedepankan prinsip keadilan.
Demikian pula Bupati Sumedang selaku kepala daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), diharapkan tidak tinggal diam apabila persoalan tersebut memang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Pertanyaan publik semakin mengemuka: apakah persoalan ini akan dibiarkan berlalu hanya karena menyangkut pihak-pihak yang memiliki posisi dan pengaruh?
Prinsip persamaan di hadapan hukum semestinya berlaku bagi semua orang. Jika benar telah terjadi tindak kekerasan atau pelanggaran hukum, masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses penanganannya.
Sebaliknya, apabila informasi yang beredar ternyata tidak benar atau terdapat kesalahpahaman, pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan juga berhak memberikan klarifikasi dan memulihkan nama baiknya.
Karena itu, diperlukan keterbukaan dari pihak-pihak terkait agar informasi yang berkembang tidak menjadi bola liar dan menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.
Eksposelensa mendorong seluruh pihak untuk menghormati proses hukum, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta memberikan ruang kepada pihak yang disebut untuk menyampaikan klarifikasi secara terbuka.
Publik Sumedang pada akhirnya hanya menginginkan satu hal: hukum ditegakkan secara adil, transparan dan tidak pandang bulu.
Sumedang 28 – 8 – 2026
( Aji Saka )
