Beranda Berita KAPOLDA JABAR HADIRI KEGIATAN PENANAMAN POHON DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI JUANG TNI AD TAHUN 2023 / KODAM III SILIWANGI
BeritaLintas DaerahNewsTNI / POLRI

KAPOLDA JABAR HADIRI KEGIATAN PENANAMAN POHON DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI JUANG TNI AD TAHUN 2023 / KODAM III SILIWANGI

Redaksi2 min baca
144
×

KAPOLDA JABAR HADIRI KEGIATAN PENANAMAN POHON DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI JUANG TNI AD TAHUN 2023 / KODAM III SILIWANGI

Sebarkan artikel ini

 

 

 

eksposelensa.com – Bertempat di Posko Utama Sektor 7 Citarum Harum Kp.Bojongsayang Ds.Rancamanyar Kec.Baleendah Kab. Bandung Kapolda Jabar menghadiri undangan dari Pangdam III Siliwangi dalam kegiatan Vicon bersama Kasad pada Kegiatan penanaman pohon dalam rangka memeperingati hari juang TNI AD tahun 2023/Kodam III Siliwangi. Kamis (14/12/2023).

Tema di Hari Juang TNI AD yaitu TNI Bersama Rakyat Bersatu Dengan Alam Untuk NKRI, tema ini di harapkan bukan hanya slogan karena ini jelas bersama rakyat.

Kapolda Jabar Irjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, S.IK., M.Si., M.M menghadiri Undangan dari Kodam lll/SLW kegiatan mengikuti Video Conference penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Juang TNI AD TA 2023 / Kodam III/Siliwangi.

Dalam kegiatan ini dilaksanakan Bakti Sosial pemberian sembako kepada Purnawirawan TNI, Anak Yatim Piatu, Masyarakat kurang mampu daerah sekitar Bojongsayang dan Penanaman Pohon.

Setelah mengikuti Video Conference, Pangdam III/Siliwangi bersama Kapolda Jabar dan unsur Forkopimda juga undangan lainnya melaksanakan penanaman pohon yang dilanjutkan dengan pemberian tali asih berupa paket sembako kepada para veteran, Warakawuri serta anak yatim piatu.

Kapolda Jabar Irjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, S.IK., M.Si., M.M mengatakan bahwa Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Juang TNI AD ke 78 tahun 2023, secara simbolis tadi dilakukan penanaman sekitar 71 bibit pohon dari 1000 bibit yang disiapkan untuk di semua sektor Citarum harum dari dengan berbagai jenis.

(red)

Post Views: 144

Pos Terkait

Berita
Polres Garut Tunjukkan Kepedulian, Antar Dua Lansia Asal Bogor yang Kehilangan Surat Penting
Berita
Cegah Dianiaya, Malah Jadi Pelaku: Penganiayaan Antar Teman Dekat di Garut, Polsek Singajaya Gerak Cepat Amankan Pelaku
Berita
Kapolres Garut Pimpin Apel Dan Gladi Lapang Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Dan Gempa Bumi Tahun 2025
Berita
Pererat Ukhuwah dan Sinergitas, Kapolres Garut Silaturahmi dengan Ulama
Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…