Beranda TNI / POLRI Perjuangan Caleg Muda PKS Aceh Tamiang Menuju Kursi Legislatif
TNI / POLRI

Perjuangan Caleg Muda PKS Aceh Tamiang Menuju Kursi Legislatif

Redaksi2 min baca
168
×

Perjuangan Caleg Muda PKS Aceh Tamiang Menuju Kursi Legislatif

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com | Aceh Tamiang – Dalam rangka menunjukkan kepedulian dan rasa solidaritas terhadap masyarakat, Syahrul, SH Caleg DPRA Dapil No. 7 melaksanakan kegiatan takziah dan kunjungan ke rumah ahli bait bapak Syahrul juga yang kebetulan bernama sama di Dusun Suka Mulia – I Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun pada hari Kamis 8 Februari 2024 pukul 15.00 WIB

Ditemani oleh tim relawannya, Syahrul menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga yang tengah berduka di kediaman Bapak Syahrul Desa Tenggulun, kegiatan takziah ini menjadi wujud kehadiran dan dukungan moral dari Syahrul terhadap warga yang sedang mengalami kesedihan.

Senada degan Syahrul, Muhammad Rasyid, Caleg muda dapil-4 DPRK Aceh Muda dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pada kesempatan tersebut ikut membawa do’a serta memberikan tausiyah nya ini, mengajak para generasi muda di Desa Tenggulun pada umumnya untuk solid dan mendukung kegiatan masyarakat ini kedepannya sebagai budaya Bangsa Indonesia yang terkenal dengan sifat gotong royong nya.

Syahrul yang tetap di dampingi Muhammad Rasyid menyampaikan “Melalui kegiatan ini, saya ingin menyampaikan rasa empati dan dukungan kepada warga yang tengah berduka, saya juga ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan memberikan perhatian khusus kepada tetangga kita, karena semua memiliki hak yang sama untuk merasakan kebahagiaan dan mendapatkan perhatian dari lingkungannya”.

Senada degan Syahrul, Muhammad Rasyid, Caleg muda dapil-4 DPRK Aceh Muda dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pada kesempatan tersebut ikut membawa do’a serta memberikan tausiyah nya ini, mengajak para generasi muda di Desa Tenggulun pada umumnya untuk solid dan mendukung kegiatan masyarakat ini kedepannya sebagai budaya Bangsa Indonesia yang terkenal dengan sifat gotong royong nya.

Kepada media ekposelensa.com Syahrul juga berpesan “jangan lupa untuk terus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan juga untuk memilih pemimpin di Negeri kita Tercinta Indonesia insya Allah kemerdekaan pada Pemilu di tahun 2024 ini semoga akan terwujud” pungkasnya. (STO)

Post Views: 168

Pos Terkait

Berita
Polres Garut Tunjukkan Kepedulian, Antar Dua Lansia Asal Bogor yang Kehilangan Surat Penting
Berita
Cegah Dianiaya, Malah Jadi Pelaku: Penganiayaan Antar Teman Dekat di Garut, Polsek Singajaya Gerak Cepat Amankan Pelaku
Berita
Kapolres Garut Pimpin Apel Dan Gladi Lapang Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Dan Gempa Bumi Tahun 2025
Berita
Pererat Ukhuwah dan Sinergitas, Kapolres Garut Silaturahmi dengan Ulama
Berita
Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam
Berita
“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Baca Juga

“Perampokan Sumber Alam oleh Oknum Pejabat: Rakyat Terpuruk, Negara Diam” Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya alam kembali menyeruak di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di berbagai daerah, tambang ilegal, kebocoran hasil bumi, serta penguasaan lahan hutan oleh korporasi terus meningkat—dan di balik semuanya, bayangan oknum pejabat negara kerap terlihat. Investigasi sejumlah aktivis lingkungan dan jurnalis independen mengungkap pola sistematis: pemberian izin tambang yang penuh kejanggalan, proyek infrastruktur yang mengorbankan warga, serta kebijakan daerah yang disetir oleh kepentingan investor. Di balik meja rapat dan tanda tangan pejabat, miliaran rupiah kekayaan alam berpindah tangan—sementara rakyat di wilayah terdampak hanya mewarisi lumpur, polusi, dan kemiskinan. “Ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, tapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Negara wajib mengelola bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pejabat atau korporasi rakus,” tegas [Nama Narasumber], aktivis lingkungan dari [Nama Lembaga]. Di Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, jejak perampasan sumber daya alam meninggalkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Warga kehilangan lahan, air bersih, serta akses terhadap hutan adat yang selama ratusan tahun menjadi sumber kehidupan. Ironisnya, sebagian proyek yang diklaim “pembangunan” justru melanggengkan penderitaan. Pengawasan lemah, penegakan hukum tumpul ke atas, dan kedekatan antara pejabat dengan pemodal membuat praktik ini seolah mendapat restu. Di banyak kasus, aparat justru melindungi kepentingan perusahaan ketimbang rakyat. Laporan terbaru beberapa lembaga independen menunjukkan, nilai kerugian negara akibat kebocoran hasil sumber daya alam mencapai triliunan rupiah per tahun. Namun yang lebih tragis, adalah kerugian sosial dan moral: hilangnya kepercayaan rakyat kepada negara yang seharusnya melindungi mereka. Rakyat menunggu langkah nyata: audit menyeluruh atas izin tambang, penuntasan kasus korupsi sumber daya alam, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Bila tidak, maka sejarah akan mencatat — bahwa negeri yang kaya ini dirampok dari dalam oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Berita

Sumedang, 3 – 2025 – Fenomena perampokan sumber daya…