Eksposelensa.com – TASIKMALAYA – Penelusuran dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, berujung pada dugaan intimidasi dan penganiayaan terhadap sejumlah awak media, Jum’at (13/11/26).
Peristiwa tersebut bermula ketika awak media bersama Badan Peneliti Aset Negara (BPAN) melakukan penelusuran di SPBU 34-46133, Kecamatan Cipatujah.
Dalam penelusuran itu, awak media mendapati sebuah mobil pickup berwarna putih tanpa nomor polisi yang mengangkut puluhan jerigen berisi BBM. Kendaraan tersebut kemudian diketahui memasuki sebuah pekarangan rumah yang lokasinya tidak jauh dari SPBU.
Saat dikonfirmasi, pemilik usaha mengakui bahwa jerigen tersebut berisi Pertalite yang rencananya akan didistribusikan kepada sejumlah nelayan dan sektor pertanian. Namun, dalam pemeriksaan awal, awak media menemukan sejumlah dokumen surat rekomendasi yang diduga telah habis masa berlakunya.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas penggunaan dokumen rekomendasi sebagai dasar penyaluran BBM bersubsidi.
Untuk memastikan persoalan tersebut, perwakilan awak media bersama BPAN mendatangi Polsek Cipatujah guna meminta pendampingan serta pemeriksaan terhadap kendaraan, dokumen rekomendasi, dan aktivitas distribusi BBM tersebut.
Namun, kedatangan awak media justru tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan. Anggota piket mengarahkan awak media untuk melakukan investigasi sendiri, meskipun awak media datang dengan maksud meminta bantuan dan pendampingan aparat kepolisian.
Situasi kemudian memanas ketika perwakilan awak media kembali ke lokasi setelah meminta pendampingan dari Polsek Cipatujah. Salah seorang wartawan menjadi korban penganiayaan oleh seorang pria yang diduga memiliki keterkaitan dengan usaha tersebut.
Korban mengalami tindakan kekerasan berupa penarikan tangan, dorongan, tendangan, hingga injakan pada bagian perut.
Merasa keselamatan rekan-rekannya terancam, salah seorang awak media kembali mendatangi Polsek Cipatujah untuk meminta perlindungan. Menindaklanjuti permintaan tersebut, anggota piket kemudian mengarahkan personel lainnya menuju lokasi kejadian.
Selanjutnya, mobil pickup yang mengangkut puluhan jerigen beserta pemiliknya diamankan ke Polsek Cipatujah. Kendaraan dan barang bukti tersebut kemudian diserahkan kepada Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Tasikmalaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Namun, persoalan tidak berhenti sampai di situ. Berdasarkan pantauan awak media, dari sekitar 20 jerigen yang sebelumnya diketahui berisi BBM saat berada di lokasi, hanya lima jerigen yang masih terisi ketika kendaraan tersebut tiba di Mapolres Tasikmalaya. Sementara itu, 15 jerigen lainnya ditemukan dalam kondisi kosong.
Perbedaan jumlah tersebut memunculkan tanda tanya serius. Ke mana perginya isi 15 jerigen tersebut? Kapan dan di mana BBM itu berkurang? Serta siapa yang bertanggung jawab selama proses pemindahan dan pengamanan kendaraan maupun barang bukti?
Kondisi ini perlu mendapat penjelasan resmi dan transparan dari pihak yang berwenang agar tidak menimbulkan dugaan maupun spekulasi di tengah masyarakat.
Menanggapi rangkaian peristiwa tersebut, M. Rachman, aktivis Jawa Barat, menyampaikan kritik keras terhadap respons awal Polsek Cipatujah sekaligus mendesak agar dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di SPBU tersebut diusut secara menyeluruh.
“Kami sangat menyayangkan respons Polsek Cipatujah. Kami datang membawa informasi dan meminta pendampingan untuk dilakukan pemeriksaan, tetapi justru diarahkan melakukan investigasi sendiri. Seandainya sejak awal laporan dan permintaan pendampingan ditindaklanjuti secara serius, setidaknya potensi terjadinya kekerasan terhadap awak media bisa diantisipasi,” tegas Rachman.
Terkait dokumen rekomendasi yang diduga telah kedaluwarsa, Rachman meminta agar aparat tidak hanya melakukan pemeriksaan secara administratif, tetapi juga menelusuri keabsahan, masa berlaku, serta penggunaannya dalam proses pengambilan BBM bersubsidi.
“Kalau benar surat rekomendasi itu sudah tidak berlaku, atas dasar apa BBM bersubsidi tersebut masih didistribusikan? Jangan sampai dokumen yang sudah kedaluwarsa dijadikan alasan untuk terus memperoleh BBM bersubsidi. Persoalan ini harus ditelusuri sampai tuntas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rachman mendesak Pertamina, BPH Migas, serta instansi terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penyaluran BBM bersubsidi di SPBU 34-46133 Cipatujah.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada kendaraan dan jerigen yang diamankan, tetapi harus mencakup seluruh proses distribusi, mulai dari data transaksi penjualan, realisasi kuota, penggunaan surat rekomendasi, hingga identitas dan jumlah penerima BBM.
“Kami meminta dilakukan audit terhadap seluruh penyaluran Pertalite, mulai dari data transaksi, kuota, surat rekomendasi, hingga siapa saja penerimanya. Jangan hanya memeriksa kendaraan dan jerigen, tetapi telusuri juga sumber BBM serta alur distribusinya. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas tanpa pandang bulu,” tandasnya.
Rachman juga menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebatas pengamanan kendaraan dan jerigen. Ia meminta Kapolres Tasikmalaya melakukan evaluasi terhadap respons anggota piket Polsek Cipatujah serta memastikan dugaan penganiayaan terhadap wartawan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Kami akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Audit distribusi BBM harus dilakukan, dugaan penyalahgunaan harus diusut, dan dugaan kekerasan terhadap wartawan juga harus diproses. Jangan ada pembiaran, jangan ada tebang pilih, dan jangan sampai hak masyarakat atas BBM bersubsidi dikorbankan akibat lemahnya pengawasan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh klarifikasi resmi dari Polsek Cipatujah, Polres Tasikmalaya, maupun pihak pengelola SPBU 34-46133 terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM, insiden kekerasan terhadap wartawan, serta perbedaan jumlah BBM dalam jerigen saat kendaraan tiba di Mapolres Tasikmalaya.
(Red)
