Cilacap, Eksposelensa.com – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) kerap diwarnai oleh dinamika psikologi sosial yang unik dan berbeda dari Pemilu tingkat nasional maupun daerah. Perilaku pemilih di akar rumput tidak hanya digerakkan oleh retorika besar, melainkan sangat dipengaruhi oleh kedekatan emosional dan etika komunikasi para kandidat.
Disisi lain, maraknya alat peraga kampanye (APK) seperti baliho dan spanduk yang terpasang sebelum masa resmi kampanye atau kerap disebut “curi start” memunculkan persoalan tersendiri. Mulai dari aspek legalitas kepemilikan ruang publik hingga ketaatan terhadap aturan perpajakan daerah, fenomena ini menuntut perhatian serius dari para pemangku kepentingan.
Dalam kontestasi Pilkades, calon kepala desa yang menyampaikan visi dan misi secara terlalu menggebu-gebu atau berorientasi pada panggung retorika tinggi sering kali kurang efektif. Sebaliknya, kandidat yang menggunakan pendekatan persuasif yang santun, merakyat serta menunjukkan kerendahan hati untuk memohon dukungan dan mencari simpati pemilih cenderung lebih mudah merebut hati masyarakat desa.
Pemilih ditingkat desa kini semakin cerdas dalam menilai karakter kepemimpinan. Pendekatan kultural dan dialogis yang mengedepankan silaturahmi jauh lebih dihargai ketimbang janji-janji politik yang bombastis dan tidak realistis. Sebab, pemilihan kepala desa pada dasarnya merupakan momentum kekeluargaan. Oleh karena itu, kompetisi politik harus dijalankan dengan semangat persaudaraan, dimana adu gagasan disampaikan secara santun demi kemajuan desa kedepan.
Terkait fenomena pemasangan baliho, banner atau spanduk bakal calon kepala desa sebelum masa kampanye resmi dimulai, diperlukan regulasi yang tegas dan pengawasan yang konsisten dari pemerintah daerah melalui instansi terkait.
Apabila pemasangan baliho dilakukan di luar masa kampanye resmi dan belum memuat visi-misi atau ajakan memilih secara eksplisit, pemasangan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk reklame komersial atau sosialisasi mandiri yang wajib dikenakan pajak daerah.
Artikel terkait, klik tautan :
Menjaga Marwah Demokrasi Desa : Panduan Pemilih Cerdas Menjelang Pilkades Serentak di Cilacap https://eksposelensa.com/menjaga-marwah-demokrasi-desa-panduan-pemilih-cerdas-menjelang-pilkades-serentak-di-cilacap/
Berdasarkan ketentuan perpajakan dan retribusi daerah, setiap baliho atau banner yang berdiri di ruang publik wajib membayar pajak reklame. Jika hal ini ditegakkan dengan optimal, Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat memperoleh tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya dapat dialokasikan kembali untuk kepentingan pembangunan infrastruktur maupun peningkatan pelayanan publik.
Kendati demikian, apabila alat peraga tersebut dipasang tanpa izin, mangkir dari kewajiban pajak reklame atau melanggar zona larangan pemasangan atribut, maka baliho maupun banner tersebut wajib dicopot dan ditertibkan. Penertiban ini harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerja sama dengan Panitia Pilkades serta pihak berwenang lainnya, merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku mengenai ketertiban umum dan pemasangan reklame.
Pelaksanaan Pilkades di Indonesia diatur secara berjenjang. Payung hukum utamanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Regulasi tersebut dengan tegas mengamanatkan tahapan kampanye yang ketat guna menghindari gesekan sosial yang terlalu dini di tengah masyarakat. Calon kepala desa berkewajiban mematuhi jadwal kampanye yang telah ditetapkan secara resmi oleh panitia pemilihan. Selain berpotensi melanggar aturan administratif pemilihan, pemasangan alat peraga di luar jadwal resmi juga kerap mengabaikan estetika tata kota/desa serta keselamatan pengguna jalan apabila dipasang secara sembarangan.
Pilkades yang sehat membutuhkan sinergi solid, mulai dari kesadaran etika para kandidat, ketegasan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan perpajakan dan ketertiban umum hingga kecerdasan pemilih dalam menyikapi dinamika politik lokal. Dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, baik aturan pemilu desa maupun ketentuan pajak daerah, Pilkades tidak hanya berjalan tertib dan demokratis, tetapi juga akan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Penulis : Muhiran (Wakil Pimpinan Umum Media Eksposelensa.com)
Informasi lainnya, kunjungi Facebook Central Media dengan klik tautan : https://www.facebook.com/profile.php?id=61592238848093. Anda harus menginstal aplikasi Facebook sebelumnya untuk mengakses kami.
