BeritaLintas DaerahNews

Diduga Kebal Hukum, Peredaran Obat Keras Golongan G di Cikalong Wetan Beroperasi Terang-terangan

139
×

Diduga Kebal Hukum, Peredaran Obat Keras Golongan G di Cikalong Wetan Beroperasi Terang-terangan

Sebarkan artikel ini

Eksposelensa.com – Kabupaten Bandung Barat — Peredaran obat keras golongan G tanpa izin edar kembali ditemukan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Aktivitas ilegal tersebut diduga berlangsung terang-terangan di sebuah rumah kosong di Jalan Raya Purwakarta, Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalong Wetan, Minggu (12/4/26).

Hasil penelusuran awak media di lapangan menunjukkan lokasi tersebut kerap didatangi sejumlah orang yang silih berganti keluar-masuk, mengindikasikan adanya aktivitas transaksi mencurigakan.

Saat didatangi, beberapa pria yang berada di lokasi memilih bungkam dan enggan memberikan keterangan, seolah menutup rapat aktivitas yang diduga telah lama berjalan.

Namun, pengakuan mengejutkan justru datang dari seorang pria yang mengaku bernama Enya. Dengan santai, ia mengarahkan awak media untuk berbincang di warung sekitar lokasi, sebelum akhirnya secara terbuka mengakui keterlibatannya.

“Benar bang, anggap saja usaha tersebut milik saya,” ujarnya tanpa ragu.

Tak berhenti di situ, Enya bahkan membeberkan secara rinci jenis obat yang dijual lengkap dengan harga dan omzet yang diperoleh setiap hari.

“Sama saja bang seperti yang lain, saya cuma jual Tramadol Rp5.000 per butir, Thriex Rp5.000 per butir, dan Eximer Rp10.000 per 4 atau 5 butir. Kalau omzet hari biasa sekitar Rp3 juta, hari Minggu bisa lebih,” ungkapnya.

Pengakuan tersebut mengindikasikan bahwa praktik peredaran obat keras ini bukan sekadar aktivitas kecil, melainkan sudah terstruktur dan menghasilkan keuntungan besar.

Masyarakat sekitar mengaku resah dengan keberadaan aktivitas tersebut, terlebih peredaran obat keras ilegal berpotensi merusak generasi muda dan memicu tindak kriminal lainnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kanit Reskrim Polsek Cikalong Wetan, IPDA Samsul Basar, S.H., memberikan respons singkat.

“Siap kami selidiki pak.”

Pernyataan tersebut dinilai belum cukup menjawab kekhawatiran masyarakat, mengingat aktivitas ini diduga telah berlangsung cukup lama dan terkesan luput dari penindakan.

Mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaku peredaran obat keras tanpa izin edar dapat dijerat Pasal 435 atau Pasal 436 ayat (1) dan (2), dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar.

(Tim liputan)